Dwipw's Blog

PSAK 53

Posted on: March 2, 2011

BAB I
PENDAHULUAN
Pengantar
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham dalam rapatnya pada tanggal 22 Mei 2010 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.
Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.
ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham
merevisi PSAK 50 (revisi 1998): Kompensasi Berbasis Saham.
Tujuan
Tujuan Pernyataan ini adalah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham. Secara khusus, Pernyataan ini mempersyaratkan entitas untuk menyajikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dampak transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk biaya yang berhubungan dengan transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan.

Permintaan Tanggapan
Penerbitan ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 53 (revisi 2010)
tersebut.

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham dengan PSAK 53 (revisi 1998): Kompensasi Berbasis Saham adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 53 (revisi 2010) PSAK 53 (1998)
Tujuan Mensyaratkan entitas untuk menyajikan dalam laporan laba rugi dan laporan posisi
keuangan dampak transaksi pembayaran berbasis saham Tidak mengatur
R u a n g
Lingkup Secara jelas membagi transaksi pembayaran berbasis saham dikelompokkan menjadi:
a. Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas
b. Transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen kas
c. Transaksi yang memberikan pilihan
kepada entitas atau suplier untuk diselesaikan denganinstrumen ekuitas atau
dengan kas. Tidak memberikan batasan
yang jelas hanya mengatur
tentang transaksi pembayaran
berbasis saham
Definisi Tanggal pemberian adalah tanggal pada saat persetujuan tersebut diperoleh Tanggal pemberian tidak
mengatur jika pemberian tersebut membutuhkan persetujuan, misal RUPS.
Definisi
kondisi
vesting Dijelaskan dengan baik pada pedoman implementasi Belum jelas
Pengukuran Tidak mengatur Memisahkan pengukuran
menjadi:
• Karyawan
• Non karyawan
Lebih menekankan pada
porsi karyawan
Memisahkan pengukuran
menjadi:
• Karyawan
• Non karyawan
Lebih menekankan pada
porsi karyawan Entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sampai
dengan liabilitas tersebut diselesaikan, entitas harus mengukur kembali nilai
wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian,
dimana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada
periode tersebut. Perubahan harga saham
selama masa bakti karyawan diakui sebagai beban kompensasi selama masa bakti karyawan. Perubahan
jumlah kewajiban yang disebabkan oleh perubahan harga saham setelah masa bakti karyawan merupakan
beban kompensasi yang dibebankan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
Transaksi
Pembayaran
berbasis
saham yang
memberikan
opsi kepada
entitas atau
suplier
untuk diselesaikan
dengan
instrumen
ekuitas atau
kas Transaksi PBS dimana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau suplier untuk diselesaikan dengan kas (atau aset lain) atau dengan
penerbitan instrumen
ekuitas, maka entitas harus mengakui transaksi tersebut atau komponen transaksi
tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas, jika dan sepanjang, entitas telah menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan
dengan kas atau aset lain, atau sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan diselesaikan instrumen ekuitas jika dan sepanjang, tidak terdapat liabilitas yang timbul. Tidak diatur
Ke t entuan
Transisi Retrospektif Prospektif

PERBEDAAN DENGAN IFRS

Perbedaan ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham dengan IFRS 2 per 2009: Share-based Payment.
ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 2 per Oktober2009: Share-based Payment, kecuali:
1. IFRS 2 paragraf 61 tentang amandemen atas paragraf 5 yang harus diterapkan untuk laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2009. Jika entitas menerapkan IFRS 3 (revisi 2008) untuk periode yang lebih awal, amandemen tersebut juga harus diterapkan untuk periode yang lebih awal tersebut tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan.
2. IFRS 2 paragraf 62 tentang beberapa amandemen (perlakuan atas kondisi non-vesting, Memenuhi Kondisi Vesting” dan “Kondisi Vesting” dalam lampiran A, adan amandeman paragraf 28 dan 28 A terkait dengan pembatalan) yang harus diterapkan secara retrospektif untuk laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.
3. IFRS 2 paragraf 63 tentang penerapan secara retrospektif atas amandemen terhadap Pembayaran Berbasis Saham Antara Kelompok Entitas.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

No. 53 (REVISI 2010)
PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham terdiri dari paragraf 1- 68. PSAK 53 (revisi 2010) dilengkapi dengan Pedoman Aplikasi yang bukan merupakan bagian dari PSAK 53 (revisi 2010). Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf
tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 5 (revisi 2010) harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.
BAB II
PEMBAHASAN

Persiapan Konvergensi PSAK – IFRS
• Pertengahan Agustus 2004, Dirjen Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mengundang DPN-IAI, kompartemen IAI, DSAK-IAI, DSPAP-IAI KAP, Bapepam, KSAPPD untuk mendiskusikan kesiapan profesi akuntan melakukan konvergensi standar yang berlaku internasional.
• Sebagai full members the International Federation of Accountant (IFAC), IAI berkewajiban memenuhi butir-butir statements of membership obligation (SMO) diantaranya penerapan IFRS
• Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa penyusunan SAK tidak berubah. Penyusunan SAK mengacu ke IAS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Konvergensi IFRS
• Menurut DSAK, pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkatan:
1. Full Adoption, pada tingkat ini suatu negara mengadopsi seluruh IFRS dan menterjemahkan word by word.
2. Adapted, mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara.
3. Piecemeal, suatu negara hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS, yaitu nomor standar atau paragraf tertentu
4. Referenced, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar
5. Not adoption at all, suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
• Keputusan adopsi IFRS oleh IAI akan ditentukan pada tahun 2008

Perencanaan Untuk Mengadopsi IFRS atau Konvergensi Standar Akuntansi Dengan IFRS

Strategi Konvergensi

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standart) maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010). Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.
Berikut saya sajikan sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI:
Tahap Adopsi
(2008 – 2010) Tahap Persiapan Akhir
(2008 – 2010) Tahap Implementasi
(2008 – 2010)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
Persiapan infrastruktur yang diperlukan Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku
Jika kita bandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan IFRS, dengan jelas kita temukan perbedan kuantitas sebagai berikut:
PSAK IFRS
43 Standards (PSAK)
8 Syari’ah Standard
11 Interpretation (ISAK)
4 Technical Bulletins
1 SAK ETAP (Entitas tanpa akuntanbilitas publik/UKM) 37 Standards
– 8 IFRS
– 29 IAS
27 Interpretation
16 IFRIC Interpretation
11 SIC
Di Indonesia juga masih terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama. Kemungkinan besar setelah konvergensi PSAK ke IFRS akan menyusul perubahan pada SAP.
Tidak semua standar IFRS tersebut diatas dicontek habis dan dirubah menjadi PSAK, itulah mengapa IAI memilih konvergensi dari para adaption dan adoption. Sedikit gambaran saja untuk membedakan ketiga istilah tersebut saya jelaskan dalam tabel berikut:
Perbedaan Adaption Convergence Full Adoption
Arti harafiah Adaptasi/Penyelarasan Pertemuan pada suatu titik Adopsi/pemakaian
Standart akuntansi Membuat standar yang benar benar baru Membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku Mentranslet standar lama menjadi standar baru
Contoh Negara Indonesia sebelum IFRS Indonesia setelah 2012 Australia, Hongkong
Mengutip pernyataan Prof Indra Wijaya dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan: “Indonesia mengadopsi secara penuh seperti Australia sangat tidak mungkin, adopsi yang mungkin adalah Mengadopsi IFRS berkarakteristik Indonesia yang lebih bersifat taylor-made namun memenuhi kebutuhan internasional serta dapat melepaskan diri dari tekanan dunia internasional”. Pernyataan itulah yang lebih tepat menjelaskan istilah konvergensi bagi Indonesia.
Berikut saya sajikan perkembangan konvergensi PSAK ke IFRS sampai dengan saat ini:
PSAK/ISAK yang berlaku efektif 2008 -2010
No PSAK/ISAK Ref Issued Effective Date
1 PSAK 13 Properti Investasi IAS 40 2007 1-Jan-08
2 PSAK 16 Aset Tetap IAS 16 2007 1-Jan-08
3 PSAK 30 Sewa IAS 17 2007 1-Jan-08
4 PSAK 14 Persediaan IAS 2 2008 1-Jan-09
5 PSAK 26 Biaya Pinjaman IAS 23 2008 1-Jan-10
6 PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan IAS 32 2006 1-Jan-10
7 PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran IAS 39 2006 1-Jan-10
8 ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi IFRIC 4 2007 Sep-10
PPSAK (Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)/ISAK yang berlaku efektif 2008 -2010
No PSAK/ISAK Issued Effective Date
1 PPSAK No.1 Pencabutan:
PSAK 32: Akuntansi Kehutanan
PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi
PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol 2009 1-Jan-10
2 PPSAK No.2 Pencabutan:
PSAK 41: Akuntansi Waran
PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang 2009 1-Jan-10
3 PPSAK No.3 Pencabutan:
PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah 2009 1-Jan-10
4 PPSAK No.4 Pencabutan:
PSAK 31: Akuntansi Perbankan
PSAK 43: Akuntansi Perusahaan Efek 2009 1-Jan-10
5 PPSAK No.5 Pencabutan:
ISAK 06: Interpretasi atas Par.12 dan 16 PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing 2009 1-Jan-10
PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2011
No PSAK Ref
1 PSAK 1
Penyajian Laporan Keuangan IAS 1
Presentation of Financial Statement
2 PSAK 2
Laporan Arus Kas IAS 7
Statement of Cash Flow
3 PSAK 3
Laporan Keuangan Interim IAS 34
Interim Financial Reporting
4 PSAK 4
Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri IAS 27
Consolidated and Separated Financial Statement
5 PSAK 5
Segen Operasi IFRS 8
Segment Reporting
6 PSAK 7
Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi IAS 24
Related Party Disclosures
7 PSAK 12
Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama IAS 31
Interest in Joint Ventures
8 PSAK 15
Investasi Pada Entitas Asosiasi IAS 28
Investment in Associates
9 PSAK 19
Aset Tak Berwujud IAS 38
Intangible Assets
10 PSAK 22
Kombinasi Bisnis IFRS 3
Business Combination
11 PSAK 23
Pendapatan IAS 18
Revenue
12 PSAK 25
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Kesalahan IAS 8
Accounting Policies, Change in Accounting Estimated and Errors
13 PSAK 48
Penurunan Nilai Aset IAS 36
Impairment of Assets
14 PSAK 57
Provisi, Liabilitas Kontijensi & Aset Kontijensi IAS 37
Provisions, Contingent Liabilities
15 PSAK 58
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual & Operasi yang Dihentikan IFRS 5
Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2011
No ISAK Ref
1 ISAK 7
Konsoliasi Entitas Bertujuan Khusus SIC 12
Consolidation – Special Purposes Entities
2 ISAK 9
Perubahan Atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi & Liabilitas Serupa IFRIC 1
Change in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
3 ISAK 10
Program Loyalitas Pelanggan IFRIC 13
Customer Loyalty Programs
4 ISAK 11
Distribusi Aset Non Kas Kepada Pemilik IFRIC 17
Distributions of Non-Cash Assets to Owners
5 ISAK 12
Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer SIC 13
Jointly Controlled Entities – Non Monetary Contributions by Venturers
6 ISAK 14
Aset Tak Berwujud: Biaya Situs Web SIC 32
Intangible Assets – Web Site Costs
PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012
No PSAK Ref
1 PSAK 8
Peristiwa Setelah Tanggal Neraca IAS 10
Event After Balance Sheet Date
2 PSAK 10
Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing IAS 21
The Effect of Change in Foreign Exchange Rates
3 PSAK 34
Akuntansi Kontrak Konstruksi IAS 11
Construction Contact
4 PSAK 46
Akuntansi Pajak Penghasilan IAS 12
Income Taxes
5 PSAK 24
Imbalan Kerja IAS 19
Employee Benefit
6 PSAK 18
Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya IAS 26
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
7 PSAK 56
Laba per Saham IAS 33
Earnings per Share
8 PSAK 53
Pembayaran Berbasis Saham IFRS 2
Share-based payment
9 PSAK 28
Akuntansi Akuntansi Kerugian IFRS 4
Insurance Contract
10 PSAK 36
Akuntansi Akuntansi Jiwa
11 PSAK 29
Akuntansi Minyak dan Gas Bumi IFRS 6
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
12 New PSAK (ED PSAK 60) IFRS 7
Financial Instrument: Disclosure
13 New PSAK (ED PSAK 61) IAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Grant
14 New PSAK (ED PSAK 63) IAS 29
Financial Reporting in Hyper Inflationary
15 New PSAK IAS 41
Agriculture
ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012
No PSAK Ref
1 ISAK 13
Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri IFRIC 16
Hedges of Net Investment in a Foreign Operation
2 ED ISAK 16
Perjanjian Konsesi Jasa IFRIC 12
Service Concession Arrangements
3 ED ISAK 15
PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya IFRIC 14
IAS 19 – The Limit on a Defined benefit Asset, Minimum Funding Requirement and their Interaction
4 ED ISAK 17
Laporan keuangan Interim dan penurunan Nilai IFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
PSAK akan dicabut, dikaji dan direvisi berlaku efektif per 1 Januari 2012
No PSAK Ref
1 PSAK 21 Ekuitas Akan dicabut
2 PSAK 27 Akuntansi Koperasi Akan dicabut
3 PSAK 38 Restrukturisasi Entitas Sepengendali Masih dikaji
4 PSAK 44 Aktivitas pengembangan Real Estat Masih dikaji, kemungkinan diganti IFRIC 15
5 PSAK 51 Kuasi Reorganisasi Masih dikaji
6 PSAK 45 Akuntansi Entitas Nirlaba Direvisi
7 PSAK 47 Akuntansi Tanah Masih dikaji
8 PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi Masih dikaji

01. Entitas harus menerapkan Pernyataan ini untuk akuntansi seluruh transaksi pembayaran berbasis saham, apakah entitas dapat mengidentifikasikan secara khusus beberapa atau seluruh barang dan jasa yang diterima, termasuk:
 Transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian instrumen ekuitas,
 Transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaiankas, dan
 Transaksi di mana entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa dan syarat perjanjiannya memberikan pilihan kepada entitas atau pemasok barang atau jasa mengenai penyelesaian transaksi apakah dengan kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas kecuali seperti yang tercantum dalam paragraf 3-6. Dengan tidak adanya barang atau jasa teridentifikasi secara khusus, keadaan lain dapat menunjukkan bahwa barang atau jasa telah (atau akan) diterima, dalam kasus ini PSAK berlaku.
02. Transaksi pembayaran berbasis saham mungkin telah diselesaikan oleh kelompok entitas lain (atau pemegang saham setiap kelompok entitas) atas nama entitas yang menerima atau memperoleh barang atau jasa. Paragraf 2 juga menerapkan kepada entitas yang:
 menerima barang atau jasa ketika entitas lain dalam kelompok yang sama (atau pemegang saham setiap kelompok entitas) memiliki kewajiban untuk menunaikan transaksi pembayaran berbasis saham, atau
 memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksipembayaran berbasis saham ketika entitas lain dalam kelompok yang sama menerima barang atau jasa kecuali transaksi tersebut secara jelas untuk tujuan selain pembayaran barang atau jasa yang dipasok kepada entitas yang menerimanya.
03. Untuk tujuan Pernyataan ini, transaksi dengan karyawan (atau pihak lain) dalam kapasitasnya sebagai pemegang intrumen ekuitas entitas bukan merupakan transaksi
pembayaran berbasis saham. Sebagai contoh, jika entitas memberikan kepada seluruh pemegang kelompok instrumen ekuitas tertentu, hak untuk mendapatkan tambahan instrumen
ekuitas entitas pada harga yang lebih rendah dari nilai wajar instrumen ekuitas tersebut, dan karyawan menerima hak tersebut karena mereka adalah pemegang kelompok instrumen
ekuitas tersebut, pemberian atau eksekusi hak tersebut tidak tunduk pada ketentuan dalam Pernyataan ini.
04. Sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf 2, Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham dimana entitas memperoleh atau menerima barang atau jasa. Pengertian barang meliputi antara lain persediaan, perlengkapan, aset tetap, aset tidak berwujud dan aset non keuangan lainnya. Namun demikian, entitas tidak menerapkan Pernyataan ini untuk transaksi dimana entitas memperoleh barang sebagai bagian dari aset bersih dalam suatu transaksi kombinasi bisnis seperti yang diatur pada PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis. Oleh karena itu, instrumen ekuitas yang diterbitkan pada suatu kombinasi bisnis sebagai ganti pengendalian pada entitas yang diakuisisi tidak dicakup pada. Pernyataan ini. Meskipun demikian, instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan entitas yang diakuisisi dalam kapasitas mereka sebagai karyawan (misalnya sebagai imbalan atas pelayanan yang berkelanjutan) termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Serupa dengan hal tersebut, pembatalan, penggantian atau modifikasi lainnya dari perjanjian pembayaran berbasis saham yang diakibatkan oleh kombinasi bisnis atau restrukturisasi ekuitas lainnya harus diperlakukan sesuai dengan Pernyataan ini. PSAK 22 (revisi 2010) memberikan pedoman tentang penentuan apakah instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis adalah bagian dari penyerahan yang dipersyaratkan sebagai ganti pengendalian atas entitas yang diakuisisi (dan karena itu diatur dalam ruang lingkup PSAK 22) atau sebagai imbalan atas pelayanan yang berkelanjutan yang diakui dalam periode setelah kombinasi bisnis (dan karena itu diatur dalam ruang lingkup Pernyataan ini). Sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf 2, Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi kompensasi berbasis saham dalam hal entitas memperoleh atau menerima barang atau jasa. Pengertian barang meliputi antara lain persediaan, barang habis pakai, aset tetap, aset takberwujud dan aset nonkeuangan lainnya. Namun demikian, entitas tidak dapat menerapkan Pernyataan ini untuk transaksi dalam hal entitas memperoleh barang sebagai bagian dari aset bersih yang diperoleh dari suatu transaksi penggabungan bisnis seperti yang didefinisikan oleh PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis, dalam suatu kombinasi entitas atau bisnis di bawah pengendalian seperti yang dijelaskan dalam paragraf B1-B4 PSAK 22, atau kontribusi bisnis pada formasi ventura bersama seperti yang didefinisikan oleh PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama. Oleh karena itu, instrumen ekuitas yang diterbitkan pada suatu kombinasi bisnis untuk mendapatkan pengendalian atas entitas yang diperoleh tidak dicakup Pernyataan ini. Namun demikian, instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan entitas yang diakuisisi dalam kapasitas mereka sebagai karyawan (misalnya sebagai imbalan atas masa kerja yang berlanjut) termasuk ruang lingkup Pernyataan ini. Serupa dengan hal tersebut, pembatalan, penggantian atau modifikasi lainnya dari pengaturan kompensasi berbasis saham yang diakibatkan oleh penggabungan bisnis atau restrukturisasi ekuitas lainnya harus diperlakukan sesuai dengan Pernyataan ini. PSAK 22 (revisi 2010) memberikan pedoman tentang penentuan apakah instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis adalah bagian dari kesepakatan yang diserahkan untuk memperoleh pengendalian atas entitas yang diakuisisi (dan karena itu diatur dalam ruang lingkup PSAK 22) atau sebagai imbalan atas masa kerja yang berlanjut yang diakui dalam periode setelah penggabungan bisnis (dan karena itu diatur dalam ruang lingkup Pernyataan ini).
05. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham dimana entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa sesuai dengan perjanjian yang tercakup dalam PSAK 50 (revisi 2006): Intrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan paragraf 04 – 06 atau dari PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 04 – 06.

PENGAKUAN

06. Entitas harus mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham pada saat memperoleh barang atau pada saat jasa diterima. Entitas juga harus mengakui kenaikan nilai ekuitas terkait jika barang atau jasa diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, atau kenaikan nilai liabilitas jika barang atau jasa diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas.
07. Ketika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset, maka barang atau jasa tersebut harus diakui sebagai beban.
08. Secara umum, biaya timbul dari konsumsi barang atau jasa. Sebagai contoh, jasa secara umum dikonsumsi segera, dalam hal ini beban diakui pada saat jasa diberikan. Barang mungkin dikonsumsi selama periode waktu tertentu atau, dalam hal persediaan, dijual dikemudian hari, dalam hal ini beban diakui pada saat barang dikonsumsi atau dijual. Namun demikian, kadang beban perlu diakui sebelum barang atau jasa dikonsumsi atau dijual, karena barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset. Sebagai contoh, entitas mungkin memperoleh barang sebagai bagian dari tahap penelitian suatu proyek pengembangan produk baru. Meskipun belum dikonsumsi, barang tersebut mungkin tidak memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset berdasarkan PSAK terkait.

Transaksi Pembayaran Berbasis Saham yang Diselesaikan Dengan Instrumen Ekuitas
Tinjauan Umum
09. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima, dan kenaikan ekuitas terkait, secara langsung, pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka entitas harus mengukur nilai barang dan jasa tersebut, dan kenaikan ekuitas terkait, secara tidak langsung, dengan mengacu* pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.
10. Untuk menerapkan ketentuan paragraf 10 pada transaksi dengan karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan**, entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 12. Nilai wajar instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada tanggal pemberian.
11. Secara umum, saham, opsi saham atau instrumen ekuitas lain yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari paket remunerasi, sebagai tambahan dari gaji tunai dan imbalan kerja lainnya. Biasanya, tidak memungkinkan untuk mengukur secara langsung jasa yang diterima atas komponen tertentu dari paket remunerasi karyawan. Tidak memungkinkan juga untuk mengukur nilai wajar dari jumlah paket remunerasi secara terpisah, tanpa mengukur secara langsung nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Selanjutnya, saham atau
* Pernyataan ini menggunakan istilah ‘mengacu’ dan bukannya ‘sebesar’, karena transaksi pada akhirnya diukur dengan mengalikan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur pada tanggal sebagaimana disebutkan pada paragraf 11 atau 13 (manapun yang dapat diterapkan), dengan jumlah instrumen ekuitas yang memperoleh hak kompensasi,
sebagaimana dijelaskan pada paragraf 20.

**Selanjutnya dalam Pernyataan ini, seluruh acuan mengenai karyawan juga mencakup pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan. opsi saham terkadang diberikan sebagai bagian dari bonus, dan bukannya sebagai bagian dari remunerasi pokok, misalnya sebagai insentif kepada karyawan untuk tetap bekerja di entitas atau untuk menghargai mereka atas usahanya dalam meningkatkan kinerja entitas. Dengan memberikan saham atau opsi saham, sebagai tambahan atas remunerasi lain, entitas membayarkan remunerasi tambahan untuk memperoleh manfaat tambahan. Mengestimasi nilai wajar dari manfaat tambahan tersebut sepertinya akan sulit. Dikarenakan kesulitan untuk mengukur nilai wajar jasa yang diterima secara langsung, entitas harus mengukur nilai wajar dari jasa karyawan yang diterima dengan mengacu kepada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.

12. Untuk menerapkan ketentuan paragraf 10 pada transaksi dengan pihak selain karyawan, harus terdapat asumsi bahwa nilai wajar barang atau jasa yang diterima dapat diestimasi secara andal. Nilai wajar tersebut harus diukur pada tanggal entitas menerima barang atau pihak lawan transaksi memberikan jasa. Dalam kasus yang jarang terjadi, jika entitas menolak asumsi ini karena entitas tidak dapat mengestimasi secara andal nilai wajar barang dan jasa yang diterima, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait, secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, yang diukur pada tanggal entitas menerima barang atau pihak lawan memberikan jasa.
13. Secara khusus, jika imbalan yang diterima dapat diidentifikasi (jika ada) oleh entitas tampak kurang dari nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan atau liabilitas yang dibayar, biasanya kondisi ini mengindikasikan bahwa imbalan lain (barang atau jasa tidak teridentifikasi) telah (atau yang akan) diterima oleh entitas. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang teridentifikasi akan dapat diterima sesuai dengan Pernyataan ini. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang tidak teridentifikasi akan diterima (atau akan diterima) sebagai selisih antara nilai wajar kompensasi berbasis saham dan nilai wajar setiap barang atau jasa teridentifikasi yang diterima (atau akan diterima). Entitas harus mengukur barang atau jasa tidak teridentifikasi yang diterima pada tanggal pemberian. Namun, untuk transaksi yang diselesaikan dengan kas, liabilitas harus diukur kembali pada akhir periode pelaporan sampai transaksi ini ditunaikan sesuai dengan paragraf 33-36.

Transaksi Dimana Jasa Diterima
14. Jika instrumen ekuitas yang diberikan vest dengan segera, pihak lawan transaksi tidak diharuskan untuk menyelesaikan suatu periode pemberian jasa tertentu sebelum berhak atas instrumen ekuitas tersebut. Sebaliknya, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan pihak lawan transaksi diperhitungkan sebagai imbalan atas instrumen ekuitas telah diterima. Dalam hal ini, pada tanggal pemberian entitas harus mengakui jasa yang diterima secara penuh, sebesar kenaikan ekuitas terkait.
15. Apabila instrumen ekuitas yang diberikan tidak vest sampai dengan pihak lawan transaksi menyelesaikan periode pemberian jasa tertentu, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan pihak lawan transaksi yang akan diperhitungkan sebagai imbalan atas pemberian instrumen ekuitas, akan diterima di masa yang akan datang, selama periode vesting (vesting period). Entitas harus mencatat jasa tersebut pada saat jasa tersebut diberikan oleh pihak lawan transaksi selama periode vesting, sebesar kenaikan ekuitas terkait. Sebagai contoh:
 Jika karyawan diberikan opsi saham dengan syarat bekerja selama 3 tahun, maka entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan sebagai imbalan atas pemberian opsi saham, akan diterima di masa yang akan datang, selama 3 tahun periode vesting tersebut.
 Jika karyawan diberikan opsi saham dengan syarat pencapaian kinerja tertentu dan tetap bekerja pada entitas sampai dengan tercapainya kinerja tertentu tersebut, dan lama periode vesting bervariasi tergantung pada saat pencapaian kinerja tersebut, entitas harus mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan sebagai imbalan atas pemberian opsi saham, akan diterima pada masa yang akan datang, selama periode vesting yang diekspektasi. Entitas harus mengestimasi lamanya periode vesting yang diekspektasi pada tanggal pemberian, berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang paling memungkinkan. Jika kinerja tertentu yang dimaksud adalah kondisi vesting kinerja pasar, estimasi lamanya periode vesting yang diekspektasi harus konsisten dengan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar opsi yang diberikan, dan seharusnya tidak direvisi. Jika kinerja tertentu yang dimaksud bukan kondisi vesting kinerja pasar, entitas harus merevisi estimasi lamanya periode vesting, jika diperlukan, apabila informasi berikutnya mengindikasikan bahwa lamanya periode vesting berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Transaksi yang Diukur Dengan Mengacu Pada Nilai Wajar Instrumen Ekuitas yang Diberikan Menentukan Nilai Wajar Instrumen Ekuitas yang Diberikan
16. Untuk transaksi yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, entitas harus mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal pengukuran, berdasarkan harga pasar jika tersedia, dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas (sebagaimana diatur pada paragraf 20-24).
17. Apabila harga pasar tidak tersedia, entitas harus mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dengan menggunakan teknik penilaian untuk mengestimasi harga instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran dalam transaksi yang wajar antara pihak yang mengerti dan berkeinginan. Teknik penilaian harus konsisten dengan metodologi penilaian yang diterima umum dalam menentukan harga instrumen keuangan, dan harus mempertimbangkan

Pembayaran Berbasis Saham ED PSAK No. 53 (revisi 2010) semua faktor dan asumsi yang digunakan pelaku pasar yang mengerti dan berkeinginan dalam penentuan harga (sebagaimana diatur pada paragraf 20 -24).
19. Lampiran B berisi pedoman lebih lanjut mengenai pengukuran nilai wajar saham dan opsi saham, dengan memfokuskan pada syarat dan ketentuan tertentu yang merupakan fitur umum dari pemberian saham atau opsi saham kepada karyawan.
Perlakuan Kondisi vesting
01. Pemberian instrumen ekuitas dapat tergantung pada pemenuhan kondisi vesting (vesting condition) tertentu. Sebagai contoh, pemberian saham atau opsi saham kepada karyawan biasanya mensyaratkan karyawan tetap bekerja pada entitas sampai dengan jangka waktu tertentu. Mungkin terdapat kondisi vesting kinerja (performance condition) yang harus dipenuhi, seperti entitas mencapai pertumbuhan laba tertentu atau kenaikan tertentu harga saham entitas. Kondisi vesting, selain kondisi vesting kinerja pasar, seharusnya tidak dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar saham atau opsi saham pada tanggal pengukuran. Sebaliknya, kondisi vesting harus dipertimbangkan dengan menyesuaikan jumlah instrumen ekuitas yang dimasukkan dalam pengukuran jumlah transaksi sehingga, akhirnya, jumlah yang diakui untuk barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan harus didasarkan atas jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya vest. Dengan demikian, secara kumulatif, tidak ada jumlah yang diakui untuk barang atau jasa yang diterima jika instrumen ekuitas yang diberikan tidak vest karena kegagalan memenuhi kondisi vesting, misalnya pihak lawan transaksi gagal menyelesaikan masa kerja tertentu atau kondisi vesting kinerja tidak terpenuhi, sebagaimana diaturpada paragraf 22.
01. Untuk menerapkan ketentuan paragraf 20, entitas harus mengakui jumlah barang atau jasa yang diterima selama Pembayaran Berbasis Saham ED PSAK No. 53 (revisi 2010) periode vesting berdasarkan estimasi terbaik yang tersedia dari jumlah instrumen ekuitas yang diekspektasi akan vest dan harus merevisi estimasi tersebut, jika diperlukan, jika informasi selanjutnya mengindikasikan bahwa jumlah instrumen ekuitas yang diekspektasi akan vest berbeda dari estimasi sebelumnya. Pada tanggal vesting, entitas harus merevisi estimasi tersebut untuk menyamakan jumlah instrumen ekuitas yang pada akhirnya vested, sebagaimana diatur pada paragraf 22.
02. Kondisi vesting kinerja pasar, seperti target hargasaham dimana vesting (atau ketereksekusian/exercisability) dipersyaratkan, harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk pemberian instrumen ekuitas dengan kondisi vesting kinerja pasar, entitas harus mengakui barang atau jasa yang diterima dari pihak lawan transaksi yang telah memenuhi seluruh kondisi vesting lainnya (misalnya jasa yang diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama masa kerja tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi vesting kinerja pasar tersebut terpenuhi.
Perlakuan Kondisi Non-vesting (Non-vesting Conditions)
03. Serupa dengan hal tersebut, entitas harus mempertimbangkan seluruh kondisi non-vesting ketika mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk pemberian instrumen ekuitas dengan kondisi non-vesting, entitas harus mengakui barang atau jasa yang diterima dari pihak lawan transaksi yang telah memenuhi seluruh kondisi vesting yang bukan kondisi vesting kinerja pasar (misalnya jasa yang diterima dari karyawan yang tetap bekerja selama masa kerja tertentu), tanpa memperhatikan apakah kondisi non-vesting tersebut telah terpenuhi.
Perlakuan Terhadap Fitur Penambahan Kembali (Reload
Feature)
24. Untuk opsi dengan fitur penambahan kembali. Pembayaran Berbasis Saham ED PSAK No. 53 (revisi 2010) tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar opsi yang diberikan pada tanggal pengukuran. Sebaliknya, opsi penambahan kembali harus dihitung sebagai pemberian opsi baru, jika dan pada saat opsi penambahan kembali selanjutnya diberikan.
Setelah Tanggal Vesting
25. Setelah mengakui barang atau jasa yang diterima sesuai dengan paragraf 10 – 24, dan kenaikan ekuitas terkait, entitas tidak boleh membuat penyesuaian terhadap total ekuitas setelah tanggal vesting. Sebagai contoh, entitas tidak boleh membalik jumlah yang diakui untuk jasa yang diterima dari karyawan jika instrumen ekuitas yang vested kemudian menjadi hangus (forfeited), atau dalam hal opsi saham, opsi tersebut tidak dieksekusi. Namun, persyaratan ini tidak melarang entitas untuk mengakui transfer antar komponen ekuitas, yaitu transferdari satu komponen ekuitas ke komponen ekuitas lainnya.
Jika Nilai Wajar Instrumen Ekuitas Tidak Dapat Diestimasi Secara Andal
26. Ketentuan pada paragraf 17 – 25 diterapkan ketika entitas dipersyaratkan untuk mengukur transaksi pembayaran berbasis saham dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Dalam kasus yang jarang terjadi, entitas mungkin tidak dapat mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan secara andal pada tanggal pengukuran, sesuai dengan ketentuan pada paragraf 17 – 24. Dalam kasus yang jarang terjadi ini, entitas harus:
 mengukur instrumen ekuitas pada nilai intrinsik, awalnya pada tanggal entitas memperoleh barang atau pihak lawan transaksi menyerahkan jasa dan selanjutnya pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian akhir, dimana setiap perubahan di dalam nilai instrinsik diakui dalam laporan laba rugi. Untuk pemberian opsi saham, perjanjian pembayaran berbasis saham akhirnya diselesaikan pada saat opsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

March 2011
M T W T F S S
« Jan   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: