Dwipw's Blog

sistem politik reformasi

Posted on: April 9, 2010

SISTEM POLITIK REFORMASI
A. Faktor Penyebeb Runtuhnya Orde Baru
Lahirnya Orde Reformasi di Indonesia ditandai oleh mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Penyebabnya adalah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan Juli 1997. Dipasaran mata uang dunia nilai rupiah terus merosot terhadap dollar Amerika. Sebagai gambaran, pada tahun 1996 nilai rupiah terhadap dollar adalah Rp 6000 per US$ dan pada Desember 1997 rupiah terpuruk hingga posisi Rp 6400 per US$. Memasuki tahun 1998 kemerosotan nilai rupiah kian drastic. Pada tanggal 13 April nilai rupiah mencapai Rp 8000 per US$. Pada tanggal 17 Mei nilai rupiah mencapai Rp 12800 per US$ bahkan dalam perdagangan valuta asing nilai rupiah sudah mencapai Rp 16000 per US$.

Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Perbankan nasional kolaps, banyak Bank Beku Operasi (BBO). Dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) tidak berkutik dan banyak yang gulung tikar. Pemutusan hubunhan kerja (PHK) tampak terjadi di banyak tempat. Harga Sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari- hari melambung tinggi bahkan sampai tejadi kelangkaan.

Sebenarnya, pada saat yang bersamaan krisis moneter terjadi pula di beberapa Negara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh perilaku spekulan. Krisis moneter terjadi di Korea Selatan, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Negara- Negara Asia tersebut, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal itu disebabkan fondasi perekonomian Indonesia rapuh. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia. Crony Capitalism, demikian istilah untuk menyebut pembangunan ekonomi Indonesia selama perjalanan Orde Baru. Crony Capitalism membuat struktur ekonomi sangat rapuh terhadap gejolak – gejolak ekonomi.

Krisis moneter dan ekonomi merebak semakin meluas dan menjadi krisis multidimensional. Di tengah situasi semakin melemahnya nilai rupiah, aksi masa, aksi buruh, dan aksi mahasiswa terjadi di mana-mana. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengadakan pemulihan ekonomi, sehingga harga – harga sembako turun, tak ada lagi PHK. Dalam aksi massa khususnya, warga Negara keturunsn Tionghoa tidak luput dari amukan mereka. Toko – took dan tempat usahanya dibakar. Tidak sedikit wanita keturunan Tionghoa menjadi korban tindak aasusila dalam aksi itu. Sebagai reaksi atas ketidakamanan hak mereka hidup di Indonesia, banyak warga keturunan Tionghoa meninggalkan Indonesia.
Krisis moneter menyebabkan kerawana kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan. Situasi ini berkorelasi positif terhadap kondisi. Faktanya, aksi-aksi yang dilakukan massa secara sporadis dan bersifat lokal kemudian berubah menjadi gerakan moral, aksi bergeser memasuki ranah politik, yaitu menurut Soeharto mundur dari tahta kepresidenan.

B. Kronologi Jatuhnya Kekuasaan Soeharto
Menjelang Sidang Umum MPR, marak tuntutan agar Soeharto tidak lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, kenyataan menunjukan suara-suara kritis yang . menuntut perubahan tersebut tidak mendapat jawaban seperti yang diharapkan. Golkar sebagai pemenang pemilu tahun 1997 mencalonkan kembali soeharto sebagai presiden periode 1998-2003.
Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui SU (Sidang Umum) MPR yang berlangsung 1-11 Maret 1998,ternyata tidak menimbulkan dampak positif berarti bagi upaya pemulihan kondidi ekonomi Indonesia, justru memperparah gejolak krisis. Gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan tuntutan gerakan reformasi. Tuntutan itu adalah.
1. Bubarkan Orde BAru dan Golkar
2. Hapuskan Dwifungsi ABRI
3. Hapuskan KKN
4. Tegakkan supremasi Hukum, HAM, dan demokrasi
Tuntutan Gerakan reformasi oleh mahasiswa mencapai puncaknya, aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi peristiwa tragis, yaitu Tragedi Trisakti . Peristiwa penembakan terhadap massa mahasiswa di Univeristas Trisakti pada tanggal 12 mei 1998 mengakibatkan tewasnya 4 orang mahasiswa Trisakti dan puluhan korban luka parah. Keempat mahasiswa yang terbunuh adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa inin patut menjadi tokoh dan pantas dicatat sebagai bagian sejarah reformasi seperti halnya Arief Rahman Hakim yang juga tewas pada peristiwa aksi tahun 1966.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 terjadinya kerusuhan selama dua hari berturut-turut, sebagai buntut dari peristiwa berdarah Universitas Trisakti. Kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda terjadi dengan sasaran amuk massa berupa pembakaran dan penjarahan pertokoan milik warga Tionghoa keturunan beserta gedung-gedung pusat pembelanjaan lainnya. Amuk massa ini menyebabkan kerugian triliunan rupiah, hilangnya nyawa dan lika traumatik bagi warga keturunan Tionghoa.
Pasca peristiwa Trisakti dan Krusuhan massa memicu gerakan mahasiswa yang berpusat di Jakarta untuk mulai mnelancarkan aksi yang lebih besar. Mereka mengarahkan perhatian utama kepada wakil-wakil rakyat di DPR/ MPR RI. Mahasiswa pun berdatangan ke gadung DPR/ MPR RI dengan tuntutan utama yaitu segera dilakukan Sidang Istimewa MPR (SI MPR) dan pencabutan mandate MPR kepada Presiden Soeharto. Sejak 18 Mei kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai Universitas berdatangan untuk menduduki gedung DPR/ MPR RI . Kuatnya tuntutan mahasiswa, pada tanggal 20 Mei 1998 pimpinan DPR berdasarkan hasil konsultasi memutuskan akan segera menggelar SI MPR jika presiden tidak mengundurkan diri.
Tanggal 21 Mei 1998,jam 09.05 pagi, di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soeharto menyatakan berhenti, setelah 32 tahun, 7 bulan dan 3 minggu masa kekuasaannya sebagai presiden RI. Segera setelah presiden mengundurkan diri Mahkamah Agung (MA) mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Pengalihan kekuasaan itu dilakukan sesuai dengan pasal 8 UUD 1945:”Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya”.

C. Masa Kepemimpinan B.J.Habibie
Pengangkatan B.J.Habibie sebagai presiden RI ke-3 memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro terhadap pengangkatan Habibie menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Di lain pihak yang kontra terhadap pengangkatan B.J.Habibie menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari rezim Soeharto dan pengangkatan dianggap tidak konstitusional.
Enam bulan setelah pengangkatan B.J.habibie sebagai presiden RI, diadakan sidang Istimewa pada tanggal 10-13 November 1998 guna mempersiapkan jalan bagi liberalisasi politik, termasuk pemilu demokratis yang akan diadakan pada 7 juni 1999. Sidang Istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan (TAP) yaitu:
1. Tap No.VII/MPR/1998.Perubahan dan tambahan atas Tap I/MPR/1983 tentang perubahan tata tertib MPR.
2. Tap No.VIII/MPR/1998.Pencabutan Tap IV/MPR/1983 tentang referendum.
3. Tap No. IX/MPR/1998.Pencabutan Tap II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
4. Tap No.X/MPR/1998.Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan Negara.
5. Tap No. XI/MPR/1998.Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Tap No.XII/MPR/1998.Pencabutan Tap V/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepala presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
7. Tap No.XIII/MPR/1998.Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
8. Tap No. XIV/MPR/1998.Perubahan dan tambahan atas Tap III/MPR/ 1998 tentang pemilu.
9. TapNo.XV/MPR/1998.Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nesional yang berkeadilan, serta perimbangn keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tap No. XVI/MPR/1998.Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
11. Tap No. XVII/MPR/1998.Hak Asasi Manusia.
12. Tap No. XVIII/Mpr/1998.Pencabutan Tap II/MPR/1978,Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara.
Dari ke-12 Tap tersebut terdapat 4 Tap yang memperhatikan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi. Pertama,TApNo.VIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 mengenai referendum yang menjaga UUD 1945 dari pihak yang mengubahnya. Dengan dicabutnya Tap tersebut UUD 1945 dapat diubah. Kedua Tap No.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap No. II/MPR/1978. Dengan keluarnya Tap ini, maka pudarlah kedudukan Pancasila sebagai asas tunggal dan dengan demikian seluruh organisasi social dan politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Ketiga, Tap No. XII/MPR/1998 mengenai pencabutan Tap No. V/MPR/1998. Denagn pencabutan Tap ini maka pemberian tugas khusus kepada presiden oleh MPR untuk mengambil tindakan melampaui batas-batas perundang-undangan, dibatalkan. Keempat, Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 kali periode. Dengan keluarmya Tap ini , maka tidak ada lagi seorang presiden yang dapat menikmati masa kekuasaan yang disahkan oleh MPR seperti Soeharto yang menjabat selama tujuh periode.
Pada tanggal 13 November 1998 tuntutan gerakan mahasiswa terhadap lembaga SI MPR mencapai puncaknya. Gerakan mahasiswa terutama kelompok radikal semakin memperkeras tuntutannya dan mereka berkeinginan untuk menduduki kembali gedung DPR/MPR RI. Namun, mereka terhalang oleh pengamanan yang ketat aparat keamanan sehingga terjadi bentrok fisik,yang mungkin dipicu oleh provokasi oknum kelompok tertentu. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak mahasiswa dan masyarakat. Kejadian Berlangsung di sekitar jembatan Semanggi sehingga di kenal dengan Tragedi Semanggi.
Pada era Presiden B.J.Habibie, Timor Timur menjadi propinsi ke 27 lepas dari NKRI (Negara Kestuan Republik Indonesia). Timor Timur menjadi Negara merdeka setelah rakyatnya menolak menjadi bagian dari NKRI melalui jejak pendapat di bawah pengawasan PBB. Terlepasnya Timor- Timur menjadi factor utama penolakan MPR atas pidato pertanggungjawabannya pada bulan Oktober 1999 dan B.J.Habibie akhirnya mengundurkan diri dari bursa calon presiden.
Pada 7 juni 1999 diadakan pemilu yang pertama kali setelah reformasi bergulir yaitu pemilu yang dianggap paling demokratis jika di banding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber dan jurdil, yang diikuti oleh 48 partai yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi OPP (Organisasi Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendeklarasikan pendiriannya dan mendaftarkan di Depdagri. Pemenang pemilu pertama 1999 adalah PDI-P pimpinan Megawati. PDI-P mendapat suara 33.74%, Golkar menjadi nomor dua dengan 22,44% suara. Posisi ketiga diduduki oleh PKB yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid dengan 12,61%suara. Urutan keempat adalah PPP dengan 10,71% dan urutan kelima adalah PAN pimpinan Amien Rais dengan 7,21% suara. Sisa suara yang cukup kecil tersebar ke 43 partai lainnya. Hasil pemilu ini menunjukkan tidak satu partaipun yang memperoleh mayoritas mutlak.
MPR yang terbentuk malalui hasil pemilu 1999 antara lain berhasil menetapkan GBHN, melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945, serta memilih presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih K.H Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.
Mengingat tidak ada partai yang menang secara mutlak, perebutan jabatan presiden menjadi seru dan berlangsung panas. Megawati Soekarnoputri yang mempunyai peluang besar untuk tampil sebagai presiden harus menelan pil pahit. Berbagai isu dan manuver politik menerjang dan menghadap putri mendiang mantan Presiden Soekarno tersebut sehingga gagal menduduki posisi RI 1. Saat itu slogan asal bukan Mega (ABM) yang menembuskan parpol saingan PDI-P menjadi senjata pamungkas untuk memotong laju politik Megawati. Akhirnya, maneuver politik yang digalang Amien Rais melalui poros Tengah (PAN, PK, PBB, PPP) yang terdiri dari parpol-parpol Islam berhasil mengantarkan K.H.Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI keempat. Kenyataan pahit ini membuat massa pendukung Megawati kecewa berat sehingga mengakibatkan kerusuhan di berbagai daerah seperti Solo dan Bali.

D. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid
Terpilihnya duet Abdurrahman Wahid-Megawati secara legalitas formal telah lahir periode baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Era Orde Baru telah dinyatakan berakhir dan digantikan Orde Reformasi. Hadirnya Orde Reformasi seperti halnya awal-awal kebangkitan Orde Lama dan Orde Baru rakyat menaruh harapan besar bahwa Orde Reformasi dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Pasangan Gus Dur-Megawati sebenarnya dinilai ideal dilihat dari aspek wawasan. Gus Dur adalah seorang santri tradisional yang memiliki wawasan kebangsaan yang tidak diragukan, sementara Megawati adalah seorang nasionalis yang juga memiliki wawasan Islam modern. Duet Gus Dur-Megawati lalu membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik tanggal 28 Oktober 1999. Terlepas dari adanya kekecewaan karena dihapuskannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, cabinet ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Dalam menjalankan pemerintahan, Abdurrahman Wahid mangalami banyak persoalan pada masa Orde Baru. Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, masalah BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jarinagn pengaman social (JPS), munculnya masalah disintegrasikan, konflik etnis dasar umat beragama, penegakan hokum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Belum genap 100 hari berkuasa dan belum tuntasnya penyelesaian persoalan-persoalan peninggalan Orde Baru, pemerintahan Gus Dur dihadapan pada persoalan-persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat controversial. Kebijakannya antara lain:
1. Pencopotan Kapolri Jendral Pol. Roesmanhadi yang dianggap sebagai orangnya Habibie.
2. Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat yang dilatari oleh pernyataannya bahwa Presiden bukan Pangganti TNI. Penggantinya adalah Marsekal Muda TNI Graito. Penggantian ini cukup mengagetkan karena diambilkan dari TNI AU, yang selama 32 tahun terakhir tidak pernah mndapatkan jabatan strategis di jajaran TNI.
3. Pencopotan Wiranto sebagai Menko Polkan dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Gus Dur arena Gus Dur mengijinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Penyelanggara (KPP) HAM di Timor Timur. Atas tindakan Gus Dur ini muncul pernyataan dari pangkostrad Lrtjen TNI Djaja Suparman yang mengatakan “jika para jendral diseret ke pengadilan, para prajurit akan marah”. Pernyataan ini dinilai oleh beberapa kalangan bahwa TNI sedang menyiapakan “kudeta”. Anggapan itu dibantah keras oleh Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah yang mengatakan “TNi bukan hulubalang penguasa atau jendral yang berkuasa”. Isu ini juga dibantah oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu yang mengatakan “ tidak ada budaya tentara melakukan kudeta terhadap pemerintah, tidak ada kudeta”. Isu kudeta tyerus bergulir bahkan pertemuan tertutup Menko Polkan Wiranto dangan para jenderal di Mabes TNI Cilangkap pada tanggal 2 februari2000 dianggap sebagai persiapan kudeta. Atas kejadian ini sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam kaukus Politikus Muda adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Ali Masykur Musa (PKB), Bara Hasibuan (PAN), dan Heri Akhmadi (PDI Perjuangan). Akhirnya, pada tanggal 13 Februari 2000 Gus DUr Mengeluarkan perintah penonaktifan Wiranto dari jabatan Menko Polkam.
4. Mengeluarkan pengumuman tantang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pengumuman ini sangat mempengaruhi kinerja kabinet. Tampak beberapa menteri merasa sulit melakukan koordinasi di antaranya Laksamana SDukardi dan Kwik Kian Gie. Mereka kesulitan melakukan koordinasi dengan Memperindag Jusuf Kalla yang menghadapi tudingan KKN.
5. Gus Dur menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999. Gus Dur bahkan menyetujui pula pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Atas kebijakan yang menguntukan ini, Dewan Presidium Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (Mei-Juni 2000)dan menetapakn tanggal 1 Desember (hari berakhirnya pendudukan Belanda 1962) menjadi hari kemerdekaan Papua Barat. Selain penilaian bahwa kebijakan Gus Dur Kontroversial, berkembang pula pendapat bahwa kebijakan Gus Dur dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, termasuk di dalamnya urusan protokoler. Segala persoalan diselesaikan Gus Dur berdasarkan bisikan kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Dalam suasana sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan Gus Dur, muncul kasus Bruneigate. Meskipun tidak terbukti melalui pengadilan, skandal Bruneigate mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap Gus Dur semakin turun drastis. Ketua MPR, Amien Rais yang dulu sangat bersemangat mendukung Gus Dur berbalik arah. Skandal Bruneigate dan pengangkatan wakil Kapolri, Kamjen (Pol) Chaeruddin menjadi pemangku sementara jabatan kepala Polri tanpa persetujuan DPR RI telah memicu konflik antara pihak eksekutif dan legislatif. Puncak kekecewaan DPR terbukti dengan dikeluarkannya Memorandum I buat Presiden Gus Dur pada tanggal 1 Februari 2001 yang disusul Memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Presiden Gus Dur memang terkenal dengan sikapnya yang controversial, bukan dating memberi laporan pertanggungjawaban , melainkan pada pukul 01.05 WIB mengeluarkan Maklumat Presiden yang isinya antara lain membekukan lembaga MPR dan DPR.
Pada saat yang sama MPR melalui ketua Amien Rais secara tegas menolak dekrit yang dibuat Presiden Gus Dur. Langkah yang diambil Gus Dur menjadikan dirinya semakin tidak popular dan mempercepat proses kejatuhannya dari kursi kepresidenan. Apalagi ternyata dekrit tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri.
Puncak jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR mempercepat Sidang Istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur telah melanggar Tap No. VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri. Selanjutnya, dalam Sidang Istimewa tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan TAP MPR no. 3 Tahun 2001. Keesokan harinya, Hamzah Haz Ketua Umum PPP terpilih sebagai Wakil Presiden RI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

April 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers like this: